Tidak hanya ruwetnya kostelasi politik di Indonesia yang saat ini sedang panas dibicarakan. Industri kelapa sawit nasional pun sedang ramai dibicarakan utamanya mengenai isu lingkungan, pasalnya kelapa sawit dituding rakus air.

Kendati kerap diterpa isu lingkungan, anehnya permintaan dan harga CPO justru menguat sejak awal tahun 2010 dari kisaran US$ 700/ton pada awal Januari, setelah selang dua bulan berlalu harganya meningkat mendekati US$ 800/ton FOB Belawan.

Rupanya tidak hanya harga CPO saja yang menguat, buktinya nilai tukar Rupiah juga cenderung menguat kendati tidak signifikan, paling tidak stabil dikisaran IDR 9300 per satu US Dollar.

Kondisi industri sawit di pasaran internasional ini memberikan indikasi paradoksal terhadap “sustainability” minyak sawit yang sejak awal tahun 2000 terus dipertanyakan oleh banyak non government organizations (NGO) lingkungan dan kelestarian hutan.

Padahal kita semua tahu bahwa rusaknya hutan tropis basah saat ini lebih banyak diakibatkan oleh perambahan dan eksploitasi pertambangan yang tidak terkendali, akibat longgarnya sistem perijinan sejak undang-undang otonomi daerah diberlakukan di Indonesia.

Kampanye negatif NGO-NGO dunia seperti Pro-Forest, WWF, Green Peace dan lain-lain, hampir selalu ditanggapi dengan seminar, press release dan termasuk iklan-iklan televisi yang defensif dan cenderung mengklarifikasi isu yang sedang dipertanyakan oleh para NGO tersebut.

Apakah pola pertanyaan dan jawaban (Q and A) antara NGO dengan pekebun sawit ini ini akan terus berlanjut seperti ini sementara sertifikasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan prinsip dan kriteria RSPO stagnan alias tidak ada kemajuan?

Mungkin kini saatnya memulai suatu inisiatif dengan suatu gerakan penyelamatan lahan rusak akibat pertambangan dan perambahan hutan dengan reboisasi kelapa sawit. Ijin untuk setiap ekspansi kebun baru hanya diberikan di area-area abandon itu saja. Luas perkebunan sawit kita saat ini sudah mencapai 7,9 juta hektare sementara lahan “abandon” yang rusak dan kritis juga mendekati angka tersebut.

Apabila perluasan kebun hanya dilakukan pada lahan lahan “abandon” dan misalnya setiap tahun kita tanam 50.000 hektare kebun sawit baru, maka diperlukan 140 tahun untuk menghijaukan kembali lahan rusak tersebut. Dan isu yang nantinya diangkat dalam inisiatif tersebut adalah bahwa sawit juga bisa menyelamatkan lingkungan yang sebelumnya rusak dan tidak punya harapan. Gaung penyelamatan lahan rusak dibarengi dengan kampanye positif lain bisa lebih efektif dalam menanggulangi kampanye negatifnya NGO-NGO lingkungan tersebut sebelumnya.

Siapa yang harus memulai inisiatif ini? Inisiatif baru harus diawali dengan “pemaksaan” melalui regulasi ketat untuk perluasan dan pembukaan kebun baru. Banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dan BUMN yang sudah mapan dan memiliki rencana perluasan sebaiknya menginisiasi gerakan ini demi perbaikan citra dan kampanye nyata penyelamatan hutan tropis basah Indonesia. Inisiatif semacam ini bisa menjadi kampanye positif yang bukan hanya mengangkat citra industri minyak sawit bahkan sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak oleh aktivitas di luar industri strategis ini.